MEDAN – Ada yang belum disentuh KPK. Padahal, posisi dan perannya sangat vital dalam skema pengadaan proyek infrastruktur di Sumut.
Kantor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) serta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemprov Sumut hingga kini belum juga digeledah.
Padahal, dua kantor itu bisa jadi kunci membuka teka-teki arah anggaran dan alur lelang proyek jalan yang belakangan ramai digaruk KPK lewat OTT.
“Kalau KPK mau serius membongkar kasus ini sampai ke akar, jangan setengah hati. PBJ dan BKAD itu simpul pentingnya. Kalau mereka tidak digeledah, publik bisa bertanya-tanya: ada apa?” sindir Presidium MARAK (Mimbar Rakyat Anti Korupsi), Arief Tampubolon, Sabtu (12/7).
Arief menduga, jejak-jejak permainan proyek di Sumut sangat mungkin tersimpan rapi di dua kantor itu.
Mulai dari pengaturan vendor, penyusunan spesifikasi lelang, hingga penggelontoran anggaran non-APBD yang disebut-sebut menjadi celah lolosnya proyek abal-abal.
“Kabarnya, proyek yang dijadikan objek OTT itu tidak tercantum jelas dalam APBD. Artinya, ada keputusan lain, kebijakan internal yang patut dicari tahu. Siapa yang tandatangan, siapa yang beri disposisi—semuanya bisa terungkap kalau PBJ dan BKAD ikut diperiksa,” lanjutnya.
KPK sebelumnya telah menggeledah rumah dan kantor sejumlah pihak, termasuk pejabat Dinas PUPR Sumut dan para rekanan proyek. Tapi publik menanti lebih dari itu: kapan KPK masuk ke jantung birokrasi Pemprov Sumut?
“Kami tak menuduh siapa pun, tapi jangan heran kalau masyarakat mulai mengaitkan ini ke level pimpinan. Apalagi posisi dua kantor itu langsung di bawah kendali Gubernur,” terang Arief.
Apakah ini berarti Bobby Nasution masih ‘aman’ dari jeratan hukum? Arief enggan berspekulasi. Tapi ia menekankan bahwa keadilan tidak boleh berhenti di eksekutor lapangan saja.
“Kalau KPK hanya berani menangkap operator dan kaki tangan, lalu pembuat kebijakan dibiarkan melenggang, ini bisa jadi sinyal buruk buat pemberantasan korupsi ke depan,” tegasnya.
Arief menyebut langkah lanjutan KPK saat ini sedang diawasi ketat publik. Keberanian lembaga anti-rasuah itu diuji—apakah benar-benar ingin mengurai semua simpul permainan atau justru berhenti di tengah jalan.
“Kita tunggu nyali KPK,” tantangnya.
Sampai berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari KPK soal rencana penggeledahan Kantor PBJ dan BKAD. Tapi jika ingin membongkar semua, dua kantor itu jelas tak bisa diabaikan.(red)
