KPK Diyakni Akan Periksa Tim Transisi Bobby Terkait Kasus Topan Ginting

REDAKSI MEDAN

- Redaksi

Sabtu, 2 Agustus 2025 - 17:16 WIB

5016 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Medan – Arief Tampubolon dari Presidium Mimbar Rakyat Anti Korupsi (MARAK) menyatakan keyakinannya bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera memeriksa Tim Transisi Gubernur Sumatera Utara terpilih, Bobby Nasution.

Tim ini disebut memiliki peran dalam proses anggaran proyek infrastruktur yang kini menjerat Kadis PUPR Sumut, Topan Ginting, dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

“Pastinya kita mempunyai keyakinan itu bahwa KPK pasti memanggil dan memeriksa Tim Transisi Bobby Nasution. KPK telah mengetahui peran mereka dari keterangan Pj Sekda Effendi Pohan,” kata Arief kepada wartawan, Sabtu (2/8/2025).

Menurut Arief, pemanggilan tim transisi tersebut penting untuk mengungkap latar belakang enam kali pergeseran APBD Sumut 2025, termasuk proyek infrastruktur yang menjadi fokus OTT KPK pada 26 Juni lalu.

“Ini juga penting untuk memperjelas posisi Topan Ginting. Apakah dia memang aktor utama atau hanya pelaksana dari arahan pihak lain,” ujarnya.

Arief menyebut, keberadaan tim transisi yang mengintervensi anggaran OPD harus ditelusuri, termasuk legalitas mereka dalam menjalankan tugas.

“Cukup nanti KPK yang tanya, atas dasar apa mereka bekerja dan ikut campur mengatur anggaran. Apakah ada SK? Kalau ada, siapa yang tandatangani? Kalau tidak ada, siapa yang perintahkan mereka?” tegasnya.

Baca Juga :  Pastikan Lapas Aman, Kakanwil Ditjenpas Sumut Sidak Petugas dan Blok Hunian Warga Binaan

Arief enggan menyebut secara langsung siapa sosok yang menurutnya berada di balik pergerakan tim transisi tersebut. Namun ia yakin, arah penyelidikan KPK akan sampai ke individu itu.

“Ujungnya pasti bisa ditebak. Tapi biar KPK yang mengungkap sendiri,” katanya.

Ia juga berharap KPK memperluas penyelidikan ke proyek-proyek di wilayah Kota Medan yang disebutnya tak luput dari praktik korupsi.

“Momentum bulan kemerdekaan ini semoga jadi semangat baru bagi KPK untuk bersih-bersih, khususnya di Sumut dan Kota Medan,” tutup Arief.(red)

Berita Terkait

Warga Binaan Rutan Kelas I Labuhan Deli Terima Program Amnesti dari Presiden 
Sultan Serdang Serukan Penyelesaian Lahan Eks HGU Secara Berkeadilan dan Berbasis Sejarah
Gelorakan Program Ketahanan Pangan, MBG dan SR Bagian Dari P5HAM Pemenuhan Hak Dasar, Kementerian HAM RI berkolaborasi dengan DPR RI
Menteri HAM RI Lakukan Pertemuan.Dengan Dubes Jepang Masak Yasushi
Tingkatkan Profesionalisme ASN, Jajaran Kanwil KemenHAM Sumut Ikuti Ujian Kompetensi Teknis HAM
Mahmudin, Buruh Tanjungbalai Jalan Kaki ke Mabes Polri, Mengaku Jadi Korban Kriminalisasi Kompol DK
Lapas Sibolga Gandeng Pengadilan Agama Pandan, Jamin Hak Warga Binaan dalam Proses Gugatan Cerai
Bersatu dalam Sportivitas: Kalapas Sibolga Kibarkan Semangat Sinergitas

Berita Terkait

Sabtu, 2 Agustus 2025 - 20:51 WIB

Warga Binaan Rutan Kelas I Labuhan Deli Terima Program Amnesti dari Presiden 

Sabtu, 2 Agustus 2025 - 17:16 WIB

KPK Diyakni Akan Periksa Tim Transisi Bobby Terkait Kasus Topan Ginting

Sabtu, 2 Agustus 2025 - 17:09 WIB

Sultan Serdang Serukan Penyelesaian Lahan Eks HGU Secara Berkeadilan dan Berbasis Sejarah

Sabtu, 2 Agustus 2025 - 17:06 WIB

Gelorakan Program Ketahanan Pangan, MBG dan SR Bagian Dari P5HAM Pemenuhan Hak Dasar, Kementerian HAM RI berkolaborasi dengan DPR RI

Sabtu, 2 Agustus 2025 - 17:02 WIB

Menteri HAM RI Lakukan Pertemuan.Dengan Dubes Jepang Masak Yasushi

Sabtu, 2 Agustus 2025 - 14:49 WIB

Mahmudin, Buruh Tanjungbalai Jalan Kaki ke Mabes Polri, Mengaku Jadi Korban Kriminalisasi Kompol DK

Jumat, 1 Agustus 2025 - 21:42 WIB

Lapas Sibolga Gandeng Pengadilan Agama Pandan, Jamin Hak Warga Binaan dalam Proses Gugatan Cerai

Jumat, 1 Agustus 2025 - 21:28 WIB

Bersatu dalam Sportivitas: Kalapas Sibolga Kibarkan Semangat Sinergitas

Berita Terbaru