MEDAN – Program bersih-bersih birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang digembar-gemborkan Gubernur Bobby Nasution mendadak seperti mati suri.
Penyebabnya? Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Ginting, kena batunya—ditangkap KPK lewat operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 26 Juni 2025.
Padahal sebelumnya, Bobby tampil bak “panglima perang anti korupsi” dengan menonaktifkan 9 pejabat eselon 2 yang diduga terlibat penyimpangan.
Namun sejak OTT tersebut, langkah pembersihan mendadak mandek.
Pemeriksaan internal yang hampir rampung oleh Inspektorat Pemprovsu pun seolah tak lagi ditindaklanjuti.
“Jangan ciut nyali hanya karena Topan ditangkap! Program bersih-bersih ini harus jalan terus!” tegas Rinno Adinata, Ketua DPW Forum Alumni BEM Sumut, Sabtu (19/7).
Menurut Rinno, jika Bobby menghentikan langkah reformasi birokrasi karena tekanan dan ketakutan pasca OTT, maka seluruh pencitraan politik yang telah ia bangun bakal runtuh.
Ia bahkan menyoroti kecenderungan Bobby belakangan ini yang lebih sibuk melantik pejabat eselon 3 dan 4 dari kalangan alumni IPDN, yang disebut-sebut sebagai “gerbong politik Pilgubsu”.
“Kalau cuma 9 yang dijadikan tumbal, lalu yang lain dibiarkan, untuk apa Inspektorat capek-capek periksa? Ini soal komitmen. Jangan hanya keras saat kamera menyala!” sindir Rinno.
Inspektorat sendiri sudah menyelesaikan pemeriksaan terhadap sejumlah OPD, termasuk Dinas Kelautan dan Perikanan, Rumah Sakit Jiwa, dan lainnya. Tapi publik bertanya-tanya, kenapa hasilnya belum dieksekusi?
“Bobby harus bicara ke rakyat! Apakah Topan Ginting jadi alasan program bersih-bersih ini dihentikan? Kalau iya, ini bukan reformasi birokrasi, tapi dagelan!” tutup Rinno, dengan nada tajam.
Rakyat menanti, Bobby. Bersih-bersih atau bersih-bersih nama?(arif)
